Perjanjian Politik Prabowo-Anies Tak Wajib Ditaati, Arief Poyuono Ingatkan Sandiaga

"Jika wanprestasi, seorang pebisnis itu ada konsekuensi hukumnya," tutur Arief. 

Mantan pramugara maskapai BUMN itu menganggap langkah Sandiaga mengungkap perjanjian politik antara Anies-Prabowo sesuatu yang aneh. 

Toh, Anies berhak maju menjadi kontestan Pilpres 2024 asalkan mantan gubernur DKI itu diusung partai atau gabungan parpol yang memenuhi presidential threshold (PT). 

"Jadi, untuk menjadi capres, kan, ada syaratnya dan harus bisa dipenuhi oleh Anies Baswedan, yaitu diusung oleh parpol dengan jumlah PT 20 persen," kata Arief. 

Aktivis buruh itu juga menyindir Sandiaga yang mengungkap perjanjian politik antara Anies-Prabowo.

Arief malah menyarankan elite Gerindra yang kini menjadi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif itu melakukan introspeksi.

Menurut Arief, belum lama ini Sandiaga justru menunjukkan ambisinya menjadi bakal capres meski Gerindra sudah memutuskan akan mengusung Prabowo di Pilpres 2024.

"Semestinya yang mengaca itu justru Sandiaga Uno sendiri, sudah tahu Rapimnas Gerindra memutuskan Prabowo Subianto sebagai Capres Gerindra, ini malah cari-cari dukungan ke parpol lainnya, mau menjadi capres juga," kata Arief.(ast/jpnn.com) 

Jangan Lewatkan Video Terbaru: