Perketat Pencairan Tunjangan Remunerasi

Sebaliknya, masing-masing PNS harus memiliki kinerja yang terukur. Pengkuran setiap pegawai inilah yang harus difasilitasi masing-masing instansi melalui penerapan SKP sesuai dengan Peraturan Pemerintah 46/2011.

Dia mengatakan jika saat ini ada 59 kementerian dan lembaga sudah masuk dalam pipeline program reformasi birokrasi. Dari jumlah tadi, 23 diantaranya sedang dalam proses pemberian tunjangan kinerja. Selain di tingkat kementerian dan lembaga, program reformasi birokrasi juga bakal diterapkan di 33 pemprov, 32 pemkot, dan 32 pemkab sebagai proyek percontohan.

Eko mengatakan dalam beberapa waktu pelakangan sering muncul pendapat bahwa reformasi birokrasi belum berjalan efektif. Termasuk ketika diiming-imingi dengan pemberian remunerasi. Namun pada 2013 ini, dia mengatakan program reformasi birokrasi memasuki tahap sesungguhnya.

"Kita akan benar-benar mengukur satuan kinerja pegawai (PNS, red). Kalau tidak terukur maka reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh instansi bida dibatalkan," katanya.