Perkiraan Anggaran Pilkada 2017 Segini, Besar Banget

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan, total anggaran bagi pelaksanaan pilkada 2017 di 101 daerah yang sebelumnya diperkirakan Rp 2,9 triliun, masih akan berubah. Apalagi total anggaran tersebut juga masih merupakan perhitungan sementara. 

"Itu semua masih angka estimasi atau proyeksi. Jadi anggaran Rp 2,9 triliun itu bisa turun dan bisa naik setelah terstandarisasi," ujar pria yang akrab disapa Donny ini, Kamis (7/4).

Menurut Donny, angka sebenarnya total biaya penyelenggaraan pilkada baru akan diketahui setelah terbitnya Peraturan KPU tentang Standarisasi Kebutuhan. 

Kebijakan ini sedikit berbeda dengan penyelenggaraan pilkada 2015 lalu. Di mana saat itu, berlaku standar daerah untuk setiap perhitungan kebutuhan. Sehingga setiap item kebutuhan berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. 

Namun kini standarisasi diberlakukan secara nasional sesuai standar APBN. Mengingat penerima hibah merupakan KPU, Bawaslu dan kepolisian. Ketiga lembaga ini merupakan instansi vertikal pusat yang berada di daerah.

"Jadi yang final itu (berapa total biaya pilkada,red) setelah terbit Peraturan KPU tentang standar kebutuhan. Mereka dapat menghitung secara fiks berapa sejatinya anggaran yang diperlukan oleh KPU, Bawaslu. Termasuk soal honor kelompok kerja, lalu uang kehormatan, belanja barang, termasuk standar perjalanan dinas," ujarnya.

Meski demikian, mantan kepala pusat penerangan (Kapuspen) Kemendagri ini tetap meminta seluruh daerah dapat menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi penyelenggaraan pilkada, paling lambat 30 April mendatang. 

"Kami (101 daerah yang akan menggelar pilkada 2017,red) sepakat 1 Mei bertemu kembali dengan harapan tiga NPHD baik KPU, Bawaslu dan Pengamanan (TNI/Polri/Gakum) bisa ditandatangani dengan Pemda. Nanti harus sudah terkonfirmasi berapa progres itu sudah tersedia," ujar Donny.(gir/jpnn)