Pernyataan Tegas Kepala BKN soal ASN Rangkap Kades, PNS dan PPPK Jangan Coba-Coba

Pernyataan Tegas Kepala BKN soal ASN Rangkap Kades, PNS dan PPPK Jangan Coba-Coba
Kepala BKN Bima Haria Wibisana menanggapi soal PPPK rangkap jabatan sebagai kades. Foto: arsip jpnn.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana memberikan pernyataan tegas soal aparatur sipil negara (ASN) yang rangkap jabatan.

Dikatakannya, ASN baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tidak boleh menjadi kepala desa (Kades).

"ASN enggak bisa rangkap jabatan," kata Bima Haria kepada JPNN.com, Sabtu (13/3).

Bagi ASN yang nekat rangkap jabatan, lanjutnya, harus menerima konsekuensinya sesuai PP Manajemen PNS dan PP Manajemen PPPK.

Dia mencontohkan PNS yang menjadi kepala desa (Kades) harus diberhentikan sementara. 

"Kalau memasuki batas usia pensiun (BUP), dia (PNS) harus dipensiunkan," ujar Bima.

Sedangkan PPPK yang rangkap jabatan Kades, Bima menyatakan akan diputus kontraknya dan diberhentikan.

Namun, yang bersangkutan bisa mendaftar PPPK lagi setelah berhenti sebagai Kades sesuai formasi yang dibuka.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengingatkan ASN baik PNS maupun PPPK tidak boleh rangkap jabatan sebagai kades atau lainnya