Perpanjangan Tender PLN Dikhawatirkan Ganggu Proyek 35 Ribu MW

Perpanjangan Tender PLN Dikhawatirkan Ganggu Proyek 35 Ribu MW
Perpanjangan Tender PLN Dikhawatirkan Ganggu Proyek 35 Ribu MW

jpnn.com - JPNN.com JAKARTA - Direktur Eksektutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengkritik kebijakan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait dengan perpanjangan tender proyek pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) Jawa I.

Alasannya, perpanjangan tender dikhawatirkan akan membuat tata waktu target pencapaian proyek 35 ribu MW milik pemerintah ini menjadi terganggu. 

Dampak yang terasa juga bagi publik karena kesiapan electricity-nya menjadi terhambat.

"Kalau saya lihat apa yang dilakukan PLN ini sangat jauh dari praktik yang wajar dan benar, apalagi proyek listrik ini berisiko tinggi, tapi dikelola dengan cara yang penuh ketidakpastian," ujar Feby saat dihubungi media, Kamis (19/7).

Seperti diketahui, PLN secara secara resmi mengumumkan perubahan jadwal submit dokumen untuk tender proyek pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) Jawa I yang semula 25 Juli pekan depan menjadi 25 Agustus 2016. Ini menjadi perubahan kedua setelah sebelumnya submit dokumen untuk proyek 2x800 MW ini ditetapkan di awal pada 10 Mei 2016.

Perpanjangan ini diapresiasi secara positif peserta tender karena menunjukkan keseriusan PLN untuk memberikan kesempatan lebih banyak peserta tender yang lebih siap. Apalagi sempat terpotong libur lebaran. Ujung dari perpanjangan ini diharapkan PLN bisa mencari peserta tender yang terbaik dan harga yang lebih kompetitif.

Feby mengatakan, ketidakpastian bagi para peserta tender, terutama IPP, tentu saja jadi kendala karena sebagai pelaku bisnis mereka harus mengubah banyak hal. Padahal sebelumnya sudah melakukan market sounding, analisa pasar, mencari rekanan, hingga hitungan bisnis. Semua akan buyar jika proses itu mundur tiba-tiba. 

"Pebisnis swasta, mereka ini kan ingin tahu nantinya PLN akan seperti apa mengelola pembangkit atau proyeknya, concern mereka pasti di situ," ujar Feby.

JPNN.com JAKARTA - Direktur Eksektutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengkritik kebijakan PT Perusahaan Listrik Negara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News