Petroleum Fund Masuk Revisi UU Migas
Jumat, 14 Desember 2012 – 09:10 WIB
Ketua Dewan Pakar Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Tunggul K Sirait menyarankan agar revisi UU Migas tidak perlu tergesa-gesa. Pasalnya, pelaksanaan Pemilu Presiden 2014 kurang 1,5 tahun lagi,"Sebaiknya revisi UU Migas dilakukan setelah Pilpres saja agar bisa dibuat secara tenang, jernih dan lepas dari kepentingan pihak manapun juga," tuturnya
Baca Juga:
Apalagi, kata dia, revisi UU Migas itu tidak dilakukan secara menyeluruh karena keputusan Mahkamah Konstitusi secara tegas hanya membatalkan Pasal-pasal yang terkait dengan keberadaan BP Migas,"Tidak tentang pasal yang mengatur keberadaan KKKS (kontraktor kontrak kerjasasama) atau tata cara pelaksanaan eksploitasi-eksplorasi migas," tambahnya
Yang patut tetap ada di UU Migas adalah peran Pemerintah yang harus terlibat dalam setiap kontrak hulu migas,"Itu jelas diamanatkan dalam UU, pasal 4, Migas merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara dan diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan," tambahnya
Untuk masa transisi ini, dia menyarankan agar lembaga pengganti BP Migas, yaitu SKSP Migas (Satuan Kerja Sementara Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi) memperkuat tim hukumnya,"Itu untuk melindungi kalau terjadi persoalan hukum yang berpotensi timbul suatu saat nanti," jelasnya. (wir)
JAKARTA - Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas (UU Migas) terus diselesaikan, paska bubarnya BP Migas (Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas). Salah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Srikandi BUMN Gelar Edukasi Terkait Investasi Properti
- Menko Airlangga Sebut Indonesia Negara ASEAN Pertama Jadi Anggota OECD
- Menko Airlangga Resmi Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD Indonesia
- Chandra Asri Group Berjaya di Global CSR & ESG Summit and Awards 2024
- DAIKIN Proshop Designer Awards Kembali Gelar Kompetisi Tahunan, Begini Penjelasannya
- Kunker ke NTB, Presiden Jokowi & Mentan Amran Bersepeda di Lombok