PGRI Sangkal Terjadi Penyuapan
Minta Pemerintah Hentikan UKA
Senin, 05 Maret 2012 – 05:05 WIB
JAKARTA - Kasus suap dalam praktek uji kompetensi akhir (UKA) guru calon peserta sertifikasi mendapat respon keras dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Ogranisasi profesi guru tertua di republik ini mengatakan, guru bukan menyuap. Sebaliknya, mereka menjadi korban pemerasan. "Sikap PGRI tegas, yang terjadi bukan guru menyuap. Tetapi mereka dipalak," ujar pria yang juga menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu. Pemberitaan yang menyatakan telah terjadi praktek suap oleh guru kepada oknum dinas pendidikan, menurut Sulistyo kian memojokkan posisi guru.
Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI Sulistyo mengatakan, mencuatnya praktek pemerasan ini, membuat pemerintah terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) wajib mengoreksi kebijakan ini. "Sejak awal, PGRI tegas keberatan dengan UKA ini," ucapnya.
Baca Juga:
Ujian yang dilaksanakan 25 Februari lalu itu diikuti sekitar 285 ribu guru dan pengawas sekolah. Sementara kuota kelulusan hanya 250 ribu kursi.
Baca Juga:
JAKARTA - Kasus suap dalam praktek uji kompetensi akhir (UKA) guru calon peserta sertifikasi mendapat respon keras dari Persatuan Guru Republik Indonesia
BERITA TERKAIT
- Ikatan Wartawan Hukum Gelar Kongres, Sosok Inilah Ketua Umum Barunya
- Beasiswa Pendidikan Indonesia 2024 Dibuka, Peluang Besar untuk Guru dan Dosen
- REFO Sukses Gelar G-Schools Indonesia Summit 2024
- Dorong Pendidikan Indonesia, Mentari Assessment & OxfordAQA Kerja Sama Eksklusif
- Peringatan Hardiknas 2024 Syahdu, Nadiem Makarim Titipkan Merdeka Belajar
- Sumbangsih MMSGI Ciptakan Pendidikan yang Inklusif