Pilgub Tak Perlu Tunggu Aturan Baru

Menurut Djo, justru akan kacau jika KPU provinsi harus menunggu aturan yang baru. Pasalnya, proses pemilukada itu juga menyangkut anggaran yang harus disediakan di APBD. "Kalau pembahasan revisi UU 32 lama, bagaimana" Proses suksesi kepemimpinan di Sumut malah bisa terganggu," ujar mantan Deputi Bidang Politik Kantor Setwapres itu.

Bagaimana jika revisi UU cepat kelar dan mekanisme pilgub berubah menjadi dipilih DPRD" Djo menjelaskan, jika itu yang terjadi, implementasi sebuah aturan baru tetap akan memberikan ruang masa transisi.

"Tentunya nanti ada pengaturan khusus jika ternyata bisa cepat selesai revisi itu. Akan dilihat, kena nggak Sumut (dengan aturan baru, red)?. Tapi sekali, prinsipnya, sebelum ada aturan baru, maka berlaku aturan lama," pungkas Guru Besar Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) itu. (sam/jpnn)