Pilkada di Daerah Pemekaran Terbentur Dana

Yang pastinya kata Eka, kalau ada anggaran akan laksanakan dilaksankan pilkada. Kalau anggarannya minim akan ada pemangkasan item-item yang tidak wajib. Yang wajib akan tetap dianggarkan. “Saya kira kami akan berikan kesempatan kepada teman-teman KPUD Konut untuk mengkoordinasikan dengan baik bersama pemerintah setempat karena kalau itu tidak dilaksanakan maka yang rugi itu pemerintah dan masyarakat,” tambahnya.

Eka menyebut, sampai saat ini permasalahan yang terjadi di Konut tidak dilapor ke KPU Pusat karena KPUD Sultra mengkoordinasikan hanya sebatas daerah-daerah yang akan menggelar pilkada. Sebelumnya, Ketua KPUD Konut, Indra Supriadi tak mau menggelar pilkada dengan alasan anggaran. Diakui Indra, anggaran yang dialokasikan tidak cukup untuk membiayai pilkada perdana di daerah yang baru dimekarkan dari Konawe tahun 2007. (awa/JPNN)