Pilkada Kalteng dan Fakfak Serentak Januari

jpnn.com - JAKARTA - Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan gubernur Kalimantan Tengah dan pemilihan bupati Fakfak (Papua), kemungkinan akan dilaksanaan secara bersamaan, pertengahan Januari mendatang. Pasalnya, putusan kasasi yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas pencoretan masing-masing satu pasangan calon di dua daerah tersebut telah keluar alas telah berkekuatan hukum tetap.
"Ya kemungkinan (dilaksanakan serentak,red). Karena dari keserentakan itu kan sebenarnya yang ingin dicapai efisiensi," ujar Komisioner KPU Ida Budhiati, Senin (28/12).
Ida mengakui, efisiensi secara umum memang terkesan tidak tercapai. Mengingat pilkada di dua daerah tersebut tidak berada dalam satu provinsi. Namun manfaat efisiensi dari keserentakan paling tidak dirasakan di tingkat pusat.
"Untuk efisiensi di tingkat provinsi tidak tercapai, karena itu terjadi di provinsi berbeda. Tapi paling tidak (bagi,red) tenaga dan pikiran (manfaatnya cukup dirasakan,red). Khususnya di tingkat pusat untuk memonitor pengendalian pelaksanaan pilkada di daerah," ujar Ida.
Untuk melaksanakan pemungutan suara di dua daerah tersebut, KPU kata Ida, kini tengah mempersiapkan langkah-langkah yang dibutuhkan. Antara lain, pengadaan dan pendistribusian logistik.
Kemudian perlu melakukan sosialisasi dalam waktu relatif singkat, untuk memberitahukan kepada masyarakat kapan dilakukan pemungutan suara dan menyampaikan formulir C6 atau surat undangan bagi pemilih menggunakan haknya di tempat pemungutan suara (TPS).
"Besok (Selasa,red) kami akan tentukan kapan tanggal pemungutan suaranya,"ujar mantan Komisioner Jawa Tengah ini.(gir/jpnn)
JAKARTA - Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan gubernur Kalimantan Tengah dan pemilihan bupati Fakfak (Papua), kemungkinan akan dilaksanaan secara
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kapan Jadwal Pelantikan Afni sebagai Bupati Siak? KPU Menjawab
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN