Pimpinan KPK Masih Menghormati DPR Enggak Sih?

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Arsul Sanu menyesalkan ketidakhadiran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rapat dengar pendapat (DPR) dengan alasan sebagian penggawanya masih tugas di luar kota.

Menurut Arsul, kalau alasan dipanggil Presiden Joko Widodo, mungkin tidak bisa ditinggalkan. Tapi, kalau tugas ke luar kota sebenarnya bisa ditunda.

"Kalau dipanggil presiden, itu bisa kami pahami. Tapi, kalau alasannya sudah terjadwal di luar kota, biasanya dibatalkan," kata Arsul di gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/9).

Minimal, kata dia, acara itu minta ditunda saja. Misalnya, jika acaranya pagi, maka rapat bisa dilakukan siang atau sore setelah menghadiri agenda tersebut.

"Waktu itu kami pernah sama kejaksaan agung raker malam, karena kejagung harus menghadiri acara pagi," katanya.

Menurut Arsul, di situlah letaknya makna saling hormat menghormati antarlembaga. Karena itu, sekretaris jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu pun mempertanyakan apakah rasa hormat pimpinan KPK kepada DPR masih ada atau tidak.

"Bagi kami, rasa hormat pimpinan KPK terhadap DPR itu entah masih tersisa apa tidak secara kelembagaan ya. Kan yang harus dihormati itu lembaganya ya, bukan orang per orang di DPR," papar Arsul.

Menurut Arsul, sebenarnya rapat ini bisa menjadi jalan tengah di saat sikap ngotot pimpinan KPK yang enggan hadir di Pansus Hak Angket bentukan DPR.