PJJ Memakan Korban: Laptop Rusak, Siswa SMA Tak Naik Kelas
"Bagi FSGI tindakan oknum guru dan kepala sekolah ini telah melanggar Pasal 5 huruf a, b, dan c Permendikbud No 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian. Sangat jelas tertulis jika prinsip penilaian oleh pendidik wajib dilakukan secara sahih, objektif, dan adil. Dalam kejadian ini oknum guru dan kepala sekolah telah berlaku tidak adil, diskriminatif, dan tak objektif," tegas Satriwan yang langsung menerima laporan dari orang tua korban.
Sekolah dalam hal ini guru dan kepala sekolah, sudah semestinya berlaku adil dan objektif, apalagi di tengah PJJ daring yang sudah lebih tiga bulan berjalan.
Banyak siswa yang mengalami kendala perangkat gawai dan laptop. Ada faktor kerusakan perangkat, keterbatasan kuota, masalah sinyal, dan hambatan teknis lainnya.
"Mestinya sekolah bersikap bijak, tidak berindak semaunya. Sebab sekolah adalah entitas pendidikan bukan perusahaan. Kepala Sekolah adalah guru yang seharusnya memberi teladan sebagai pemimpin, bukan pemilik perusahaan," tegas Satriwan. (esy/jpnn)
Orang tua siswa di Nganjuk mengadukan perihal anaknya yang tidak naik kelas akibat proses PJJ.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Sekjen PKS Apresiasi Kepedulian Gubernur Kaltim pada Pendidikan
- Hardiknas 2025, Untar Gelar Untarian Awards untuk Dosen hingga Mahasiswa Berprestasi
- Jadi Pelopor AI, BINUS University Dorong Ekosistem Kerja Kreatif Berbasis Teknologi
- Refleksi Hardiknas 2025, Lita Nilai Kesenjangan Pendidikan Masih Jadi Tantangan Besar
- Peringati Hardiknas, Waka MPR Dorong Kebijakan Penyediaan Layanan Pendidikan berkualitas
- Ini Kontribusi Pertamina untuk Sektor Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045