PKS Harus Malu Ikut Incumbent
Sabtu, 10 Maret 2012 – 05:04 WIB

PKS Harus Malu Ikut Incumbent
JAKARTA - Setelah Alex-Nono yang resmi dicalonkan Golkar-PPP-PDS, partai lain masih belum menemukan kandidat yang akan diusung. Fauzi Bowo yang dikabarkan akan diusung Partai Demokrat masih belum ada kepastian. PKS belakangan juga dilanda kebingungan dan menjatuhkan alternatif ke calon incumbent Fauzi Bowo. Pilihan PKS jika jatuh ke incumbent disayangkan karena sebagai partai pemenang pemilu seharusnya PKS percaya diri mengusung calon sendiri. Namun, hal tersebut justru menunjukkan harga diri partai tersebut dan tidak ikut-ikutan dalam politik transaksional yang sangat identik dengan bagi-bagi uang dan kekuasaan. Partai yang identik dengan partai dakwah tersebut justru menuai pujian karena konsistensi dan kemandiriannya.
Menurut peneliti politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, tidak seharusnya PKS takut mengusung calon sendiri. Dikatakan, partai pemenang pemilu seharusnya berani dan percaya diri mengusung calon lain. "Iya, sangat disayangkan jika memang PKS memilih mengusung Foke,” katanya. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan koalisi pilkada memakai logika politik transaksional.
Baca Juga:
Seperti diketahui, pada Pilkada DKI Jakarta 20007 lalu, ada dua cagub yang maju bertarung. Calon pertama adalah Fauzi Bowo yang diusung semua partai di DKI Jakarta. Sementara calon yang satunya lagi adalah Adang Daradjatun yang diusung PKS sendirian. Akhirnya PKS kalah.
Baca Juga:
JAKARTA - Setelah Alex-Nono yang resmi dicalonkan Golkar-PPP-PDS, partai lain masih belum menemukan kandidat yang akan diusung. Fauzi Bowo yang dikabarkan
BERITA TERKAIT
- Kapan Jadwal Pelantikan Afni sebagai Bupati Siak? KPU Menjawab
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN