PKS: Kenaikan TDL 450/900 VA Derita Baru Rakyat

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Akmal Pasluddin sangat menyayangkan langkah pemerintah yang akan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) 450/900 VA. 

Menurut Andi, itu merupakan derita baru bagi rakyat pedesaan yang mayoritas berada di segmen golongan pengguna listrik 450 VA.

“Mayoritas pengguna listrik 450 adalah golongan miskin yang tersebar di pedesaan. Mereka petani, nelayan dan masyarakat hutan. Dan mereka masih harus berjuang untuk hidup memenuhi kebutuhan makan keluarganya. Jangan menambah derita baru buat mereka," kata Andi di gedung DPR Jakarta, Kamis (25/6).

Legislator yang bermitra dengan kementerian-kementerian yang bersinggungan langsung dengan masyarakat pedesaan ini menambahkan, solusi yang diberikan pemerintah dengan mengalihkan subsidi langsung berupa kartu yang dapat diuangkan untuk membayar listrik bukanlah persoalan yang mudah. Bahkan, hal itu bisa memunculkan masalah baru bagi konsumen.
 
Karenanya, Anggota Banggar DPR ini berharap pemerintah menyadari bahwa saat ini hingga beberapa tahun ke depan, daya beli masyarakat turun drastis akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM), sehingga pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan menjadi prioritas utama. 

"Program sosial yang telah digulirkan pemerintah, terbukti tidak memberi dampak signifikan terhadap kenaikan daya beli masyarakat," jelas politisi asal Sulawesi Selatan itu.

Andi menambahkan bahwa program sosial dalam bentuk apapun pada akhirnya akan berujung pada persoalan pangan. Sehingga subsidi yang akan dialihkan untuk listrik, kesehatan, pendidikan menjadi tidak berguna lagi. 

Nah, langkah awal yang dilakukan pemerintah seharusnya mensejahterakan dahulu penduduk miskin yang jumlahnya hampir 28 juta jiwa. Sehingga akan lebih bijak kalau kenaikan TDL segera dibatalkan pemerintah.

"Pemerintah sebaiknya membatalkan kenaikan TDL golongan 450/900 VA. Logika penyimpangan pada pengguna listrik golongan ini yang menurut Pemerintah tidak tepat sasaran merupakan argumen tidak berdasar," pungkasnya. (fat/jpnn)