PKS Minta Data Pemilih Mengacu E-KTP

Slamet menegaskan, hasil rekam data e-KTP di Jakarta sekitar 5,6 juta orang sudah final. Ia tidak sependapat dengan penjelasan KPU DKI yang menyebutkan bahwa perekaman e-KTP belum diikuti oleh seluruh warga DKI Jakarta.

"Itu pernyataan Bu Dahliah, sedangkan Depdagri bilang 100 persen," tegasnya.

Sementara itu Ketua KPU DKI, Dahliah Umar memastikan bahwa pendataan pemilih tidak bisa menggunakan data e-KTP. Menurutnya, penggunaan data e-KTP untuk menetapkan data pemilih melanggar undang-undang.

"Kita jalankan tugas sesuai undang-undang, KPUD membuat DPS berdasar DP4, itu yang kami lakukan. Kami tidak diperbolehkan oleh undang-undang untuk menyusun DPS berdasarkan e-KTP," kata Dahliah. (dil/jpnn)