PKS: Pemerintah Harus Jelaskan Tiga Isu Utama Pemindahan Ibu Kota
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR Jazuli Juwaini mengatakan, rencana pemindahan ibu kota negara merupakan isu strategis nasional yang harus dikaji secara komprehensif, kritis, rasional, dan konstruktif.
Jazuli mengatakan, ada tiga isu strategis yang harus bisa dijelaskan oleh pemerintah sebagai inisiator sehingga publik paham. Pertama, apa alasan mendasar perpindahan ibu kota, kesiapan regulasi, dan skema pembiayaan.
Ia mengingatkan jangan sampai kebijakan besar ini justru memperburuk kondisi negara akibat biaya tinggi atau perencanaan yang asal-asalan.
"Padahal kami punya peluang pada hal-hal lain yang seharusnya bisa kami kejar seperti bonus demografi. Intinya harus matang betul dan komprehensif dari perspektif politik, ekonomi, tata negara, sosial, pertahanan keamanan dan lain-lain," kata Jazuli dalam diskusi publik bertajuk "Pemindahan Ibu Kota Negara" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9).
Jazuli mengatakan, PKS sudah mengirim wakil di Panitia Khusus (Pansus) Pengkajian Pemindahan Ibu Kota. "Di situ setelah melalui pembahasan yang komprehensif, baru kami putuskan menerima atau menolak," katanya.
Pada waktunya, F-PKS akan membahas jika pemerintah telah mengajukan rancangan undang-undang. "Karena kebijakan pemindahan ibu kota negara harus dengan undang-undang dan berkaitan dengan banyak undang-undang," paparnya. (boy/jpnn)
F-PKS tidak ingin pemindahan ibu kota negara justru memperburuk kondisi negara akibat biaya tinggi atau perencanaan yang asal-asalan.
Redaktur & Reporter : Boy
- Fraksi PKS Kecewa AS Memveto Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
- Fraksi PKS Mengapresiasi Menlu yang Tegas Menepis Isu Normalisasi Hubungan RI-Israel
- Dr. Salim - Fraksi PKS Buka Puasa Bersama Media, Sampaikan Pesan Kebangsaan
- Fraksi PKS: Resolusi Gencatan Senjata DK PBB Harus Bisa Usir Israel dari Gaza
- Suara PKS Meningkat di Pemilu 2024, Jazuli Juwaini Bilang Begini
- PKS Hormati Ucapan Selamat Surya Paloh untuk Prabowo-Gibran