JPNN.com 
PKS: Vaksin Berbayar Rawan Penyimpangan, Hati-Hati!
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah berhati-hati dalam memberlakukan kebijakan vaksinasi berbayar.
"Kebijakan vaksin berbayar rawan penyimpangan dengan beragam model," ujar Mulyanto di Jakarta, Jumat (27/8).
Mulyanto menyebutkan jika cakupan vaksinasi masih rendah, dengan jumlah yang terbatas, maka disparitas vaksin akan berbahaya.
"Karena akan terjadi pengoplosan dari vaksin gratis menjadi vaksin berbayar," kata dia.
Mulyanto menilai sebaiknya rencana vaksinasi berbayar ini ditunda hingga kondisinya memungkinkan.
Plotikus PKS itu menyebutkan vaksinasi berbayar baru dapat dilakukan bila pemerintah telah menyelesaikan kewajibannya vaksinasi bagi semua masyarakat.
Jadi, lanjut dia, vaksinasi berbayar itu sifatnya pilihan bagi siapa saja yang membutuhkan vaksin tambahan.
"Kalau sekarang saya rasa waktunya juga kurang tepat. Saat ini masyarakat banyak yang butuh vaksin. Jadi negara harus melayani dengan baik. Bukan malah menjadikan sebagai komoditas bisnis," tegas Mulyanto.
Politikus PKS Mulyanto menilai kebijakan vaksin berbayar rawan penyimpangan. Pasalnya cakupan vaksin gratis masih rendah.
- Sekjen PKS Apresiasi Kepedulian Gubernur Kaltim pada Pendidikan
- Bersama Koalisi Pemerintah, PKS Makin Kukuh Melayani & Membela Rakyat
- Versi IndoStrategi, Abdul Mu'ti Jadi Menteri dengan Nilai Performa Tertinggi
- PKS Instruksikan Kader di Pos Menteri & Kepala Daerah Menyukseskan Program Prabowo
- Aboe Bakar: Kepala Daerah dari PKS Harus Selaras dengan Prabowo
- Siasat Sri Mulyani untuk Meredam Tarif Resiprokal Amerika Serikat
