PKS: Seharusnya Wacana Relaksasi Tidak Perlu Disampaikan ke Publik
Senin, 04 Mei 2020 – 22:11 WIB

Warga yang mewaspadai virus corona menggunakan masker wajah saat melintasi kawasan MH. Thamrin, Jakarta, Selasa (3/3). Foto : Ricardo/JPNN.com
Namun, dia menduga, masyarakat stres bukan karena penerapan PSBB. Stres masyarakat bisa saja tersulut karena mendengar kebijakan pemerintah yang simpang siur dalam penanganan COVID-19.
"Jadi kalau masyarakat dikatakan stres, bisa jadi bukan karena dibatasi ruang geraknya tetapi karena bingung lihat pernyataan-pernyataan pemerintah yang simpang siur," ungkap dia.
"Oleh sebab itu pemerintah mestinya mengatur siapa yang boleh bicara soal kebijakan penanganan COVID-19. Jangan sampai para pejabat pemerintah rebutan panggung tetapi malah bingungkan rakyat dan buat gaduh," tegas dia. (mg10/jpnn)
Saat ini Indonesia dalam keadaan darurat sehingga pemerintah tidak mudah menggulirkan wacana relaksasi PSBB.
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
BERITA TERKAIT
- Sekjen PKS Apresiasi Kepedulian Gubernur Kaltim pada Pendidikan
- Bersama Koalisi Pemerintah, PKS Makin Kukuh Melayani & Membela Rakyat
- PKS Instruksikan Kader di Pos Menteri & Kepala Daerah Menyukseskan Program Prabowo
- Aboe Bakar: Kepala Daerah dari PKS Harus Selaras dengan Prabowo
- Legislator PKS: Misi Paus Fransiskus Menyetop Genosida di Palestina Harus Dilanjutkan
- Mahfud MD Sebut Kejaksaan Didukung Rakyat untuk Bersihkan Peradilan