Plt Dirjen Polpum Bahtiar: Isu SARA Berpotensi jadi Ancaman Pilkada 2020

“Begitu pula kami berharap DKPP lebih proaktif dan cepat memproses secara terbuka kasus-kasus dugaan pelanggaran etik yang sangat mungkin terulang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang,” imbuh Doktor Ilmu Pemerintahan itu.

Kunci sukses pelaksanaan Pilkada, lanjut Bahtiar, adalah seberapa besar tingkat kepercayaan masyarakat di daerah tersebut dan kepercayaan para kontestan pilkada terhadap proses pelaksanaaan dan hasil pelaksanaan pilkada yang dikelola oleh penyelenggara pemilu baik bawaslu maupun KPU daerah tersebut. Jika masyarakat dan para kontestan percaya terhadap proses dan hasil pelaksanaan Pilkada maka potensi konflik dapat dieliminir dan bahkan takkan terjadi konflik apapun.

Pilkada 2020 pada 270 daerah akan melibatkan lebih dari 3 juta orang penyelenggara pemilu baik penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, desa/kelurahan maupun penyelenggara di TPS.

Bahtiar menekankan, penting untuk memastikan para penyelenggara tersebut adalah orang-orang yang berintegritas.

Merekrut jutaan orang penyelenggara pemilu adhock yang profesional, netral dan berintegritas, menurut Bahtiar, bukanlah pekerjaan yang mudah.

Oleh karena itu sejak awal masyarakat dan pers harus mengontrol proses rekruitmen para penyelenggara pemilu adhock (Panitia Pemilihan Kecamatan, Pengawas Kecamatan, Panitia Pemilihan Kelurahan/Desa, Pengawas tingkat kelurahan/desa, panitia dan pengawas pemilihan tingkat TPS yang akan diseleksi oleh KPU dan Bawaslu tingkat daerah pada tahun 2020 mendatang.

“Para penyelenggara adhock yang pernah diputus bermasalah dalam pelaksanaan pemilu dan pelaksanaan pilkada sebelumnya jangan sampai terpilih lagi menjadi penyelenggara adhock dalam pilkada 2020. " ujarnya.

Potensi terjadinya polarisasi di tengah masyarakat harus pula diantisipasi dengan baik. Utamanya, dalam media sosial yang memungkinkan setiap orang membuat konten sesuai kehendaknya masing-masing.