PNS Ogah ke IKN Nusantara Minta Pindah ke Jabodetabek, Simak Penjelasan Kepala BKN

jpnn.com, JAKARTA - Wacana pemindahan PNS ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur mulai 2024 kembali mencuat.
Kondisi tersebut cukup meresahkan sejumlah PNS di instansi pusat yang merasa sudah nyaman berada di Jakarta.
Kabar beredar ada keinginan sebagian PNS instansi pusat minta pindah ke pemda di wilayah Jabodetabek, termasuk ke Pemprov DKI Jakarta.
Mereka lebih memilih menjadi PNS daerah ketimbang harus ke IKN Nusantara di Kaltim.
Merespons masalah tersebut, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan, PNS minta pindah ke instansi daerah (Jabodetabek) silakan saja.
Namun, disetujui atau tidaknya itu persoalan lain. Juga apakah formasi tempat yang dituju masih tersedia.
"Mau minta pindah? Silakan, tetapi kan tidak semudah itu," kata Bima Haria Wibisana kepada JPNN.com, Jumat (4/3).
Dia menegaskan ada tiga pihak yang menjadi penentu apakah PNS bisa pindah, yaitu instansi asal, instansi tujuan, dan BKN.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana memberikan penjelasan soal prosedur PNS yang minta pindah ke Jabodetabek karena menolak ke IKN Nusantara.
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Daftar Nama Instansi Pusat Selesai NI PPPK & NIP CPNS 2024, Alhamdulillah
- Jadwal Tes PPPK Tahap 2 di 53 Tilok Sudah Keluar, Segera Cetak Kartu Peserta
- Realisasi Investasi Jakarta Triwulan I-2025 Capai Rp 69,8 Triliun, Tertinggi di Indonesia
- Banyak NIP CPNS & PPPK 2024 Terbit, SK Malah Minim, BKN Siapkan Fitur Baru
- Imbauan MenPAN-RB & BKN Tak Ampuh, Honorer K2 Teknis Tetap Diputus Kontrak