PNS Tak Mau Jaga Netralitas? Awas Ada Satgas Pengawas

jpnn.com - JATINANGOR  -  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi kembali memberi warning kepada para pegawai negeri sipil (PNS) di daerah yang akan menggelar pemilihan gubernur, bupati ataupun wali kota. Ia wanti-wanti agar PNS tak usah ikut-ikutan berpolitik praktis dengan memihak atau bahkan menjadi tim sukses calon kepala daerah.

Yuddy mengatakan, PNS yang kini bernama aparatur sipil negara harus netral. Artinya, PNS tak boleh melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan ataupun merugikan calon kepala daerah.

“Tidak boleh melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan. Tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan pasangan calon,” katanya saat menyampaikan ceramah umum di hadapan para sekretaris daerah dan kepala Badan Kepegawian Daerah BKD) provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jumat  (21/8).

Baca juga: Ada Satgas Pengawas agar PNS Jaga Netralitas

Menurutnya, ada sanksi tegas bagi PNS yang menjadi tim sukses. “Apabila melanggar akan diberikan sanksi disiplin sedang sampai dengan berat yakni dicopot saja, tergantung bobot pelanggarannya," ujarnya.

Untuk mengatisipasi PNS agar tidak terlibat politik praktis, Yuddy telah mengeluarkan surat edaran dan membentuk satuan tugas yang melibatkan unsur Kementerian Dalam Negeri. Untuk menjamin efektivitas surat edaran dan satgas yang telah dibentuk, para sekda  diminta untuk melakukan pengawasan terhadap ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing.
             
Menurut Yuddy, PNS yang bertugas mengabdikan diri terhadap bangsa dan negera tak sepantasnya bergelut dalam politik praktis. ”Karena tidak sesuai dengan tugasnya yang telah diamanahkan  UU sebagai aparatur sipil negara,” pungkasnya.(had/JPG/jpnn)