JPNN.com 
Polemik Perda Perpasaran, Akumindo: Aturan Itu Tidak Tepat
Kamis, 19 Desember 2019 – 19:17 WIB
UKM. ILUSTRASI. Kementeri BUMN
Seperti diketahui, APPBI akan melakukan Judicial Review atas Perda No. 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran. APPBI keberatan dengan kewajiban untuk menyediakan ruang usaha 20 persen secara gratis untuk UMKM. Untuk Judicial Review ini, APPBI menunjuk Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva sebagai kuasa hukum.(fri/jpnn)
Pengelola pusat perbelanjaan merasa keberatan dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran.
Redaktur & Reporter : Friederich
BERITA TERKAIT
- Ninja Xpress Perkuat Dukungan Kepada UKM Optimalkan Penjualan Selama Ramadan 2024
- Gandeng Kemenkop UKM, KoinWorks Fokus pada Sektor Agrikultur & Peternakan
- Kemendag Fasilitasi Ekspor Produk UKM Binaan di Surabaya Senilai USD 226,6 Ribu
- Ninja Xpress Siap Bantu Pemberdayaan UKM Melalui Pemanfaatan Social Commerce
- Amartha Gandeng Mastercard & Accion, Perluas Pembiayaan Digital Pengusaha Mikro
- Mengenal QLola by BRI, Solusi Mudah & Praktis untuk Bisnis
