Polisi Kok Tangkap dan Lepas Bandar Narkoba Lagi?

jpnn.com - JAKARTA -- Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Henri Yosodiningrat mencurigai adanya praktik tangkap-lepas pengguna dan bandar sabu yang dilakukan oknum aparat kepolisian. Menurutnya, ini bukan hanya sekali dua kali terdengar terjadi. Bahkan, ia mengatakan, itu telah menjadi fenomena karena melibatkan materi yang sangat menggiurkan.

"Jadi praktik tangkap-lepas ini sangat menggiurkan. Karena ada pengaruh suap yang diterima oknum aparat. Hal-hal semacam ini mestinya di internal mereka (kepolisian,red) berfungsi," ujar Henri kepada JPNN, Minggu (27/3).

Menurut Ketua Umum Gerakan Anti Narkoba (Granat) ini, institusi kepolisian perlu menaruh perhatian yang serius. Bukan cuma sekadar menerima informasi, tapi melakukan aksi nyata. Apalagi Presiden Joko Widodo telah memerintahkan penindakan yang serius terhadap penyalahgunaan narkotika. 

"Saya kira kepolisian perlu membentuk suatu tim khusus untuk mengawasi anak buah. Periksa anggota yang melepas terduga pengguna atau bandar narkoba. Kalau terbukti menyimpang, mereka harus kena sanksi pidana," ujar Henri.

Sebelumnya, Kapolres Asahan AKBP Tatan Dirsan Atmaja mengakui, pihaknya telah melepas DTMN karena dari tes urine tak terbukti menggunakan sabu. Sementara saudaranya DTME, direhabilitasi. Karena sesuai aturan perundang-undangan. Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Pasalnya, dari penggerebekan yang dilakukan dari kediaman dua terduga tersebut pada Sabtu (73) lalu, Kapolres mengakui ditemukan barang bukti sebanyak 58 paket sabu.

Keanehan yang dirasakan masyarakat, juga dirasakan Henri. Menurutnya, kepolisian tidak bisa begitu saja melepas. Apalagi kenyataannya, dua terduga langsung dilepas setelah dua hari dilakukan penggerebekan. Tentu sangat mencurigakan, apakah benar telah dilakukan tes urine. 

"Kalau pun tes urine negatif, itu kan ada barang bukti berupa narkoba. Jadi bisa kena pasal menguasai atau menyimpan narkoba, itu malah lebih berat. Jadi tidak berarti lolos dari pemakai, bisa lolos begitu saja," ujar Henri.

Karena itu politikus PDI Perjuangan ini menyarankan institusi kepolisian perlu segera turun tangan untuk menyikapi kondisi yang ada. Apalagi ratusan masyarakat sampai mendatangi Mapolres untuk mempertanyakan kasus tersebut.

"Institusi harus memberikan perhatian khusus. coba diperiksa anggota yag melepas itu, mereka harus kena sanksi pidana kalau terbukti melanggar aturan," ujar Henri.

Selain itu, Henri juga menyarankan agar Badan Narkotika Nasional (BNN) semakin aktif turun ke daerah melakukan tes urine dadakan ke tengah-tengah institusi yang ada. Ia menyarankan demikian, karena meski sedikit terlambat, tapi upaya tersebut cukup efektif bagi pemberantasan narkoba. Terutama dilakukan terhadap aparat dan pejabat terlebih dahulu, sehingga proses pemberantasan lebih efektif. (gir/jpnn)