Politik Uang Dijerat Pidana Pasal Kampanye

Di luar ketentuan itu, UU Pemilu menerapkan sanksi yang tegas. Pasal 269 UU Pemilu menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang ditetapkan KPU dipidana penjara paling singkat tiga bulan atau paling lama 12 bulan, ditambah dengan denda minimal Rp 3 juta dan maksimal Rp 12 juta.

 

Jadi, apabila peserta pemilu melakukan politik uang di masa tenang, maka Bawaslu akan mengategorikannya sebagai kampanye di luar jadwal. "Sehingga pasal 269 itu bisa dijeratkan dan berlaku," terang Wahidah.

 

Pada kesempatan itu, Wahidah juga meminta kepada seluruh panitia pengawas (panwas) untuk mengawasi secara ketat praktik politik uang pada hari tenang. Terutama, mengantisipasi adanya serangan fajar pada hari H pemungutan suara. "Bisa jadi, itu terjadi pada malam sebelumnya atau pada pagi hari," ujarnya mengingatkan. (bay)