Politikus PDIP Sebut Prabowo-Hatta Petarung

jpnn.com - JAKARTA - Upaya meraih keadilan yang ditempuh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendapat apresiasi dari politikus senior PDI Perjuangan, Pramono Anung Wibowo. Bahkan, pria yang kini menjabat Wakil Ketua DPR RI itu menyebut Prabowo-Hatta sebagai petarung.

"Saya mengapresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo-Hatta kerena bagaimanapun, (keputusan berjuang di Mahkamah Konstitusi) ini menunjukan bahwa sebuah tokoh yang mempunyai strugle dan juga petarung," kata Pramono ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (7/8).

Menurutnya, Prabowo-Hatta telah menggunakan segala ruang dan kesempatan untuk mencari keadilan sebagamana diatur konstitusi. Kendati demikian, Pramono juga menyayangkan jika pasangan nomor urut 1 itu tidak mendapat bisikan yang baik dari tim kampanye nasionalnya, utamanya soal materi gugatan ke MK.

"Dalam beberapa hal secara jujur saya harus menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di MK kemarin menunjukan kalau beliau tidak mendapatkan masukan yang baik dari timnya," kata Pramono.

Bisikan tak baik yang dimaksud Pramono adalah mengenai keluhan Prabowo di MK yang menyebut dirinya dann Hatta tak mendapat satupun suara di sejumlah TPS pada pemilu presiden 9 Juli 2014 lalu. Padahal, kata Pramono, hal serupa juga dialami oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Padahal di beberapa daerah pasangan Jokowi-JK mengalami hal yang sama, misalanya di Sampang Madura, kalau saya melihat ini sebenarnya adanya kreatifitas yang berlebihan dari tim kampanye yang ada di daerah-daerah yang ingin menunjukan pertarungan walaupun dengan cara yang menurut saya anti demokrasi," jelasnya.

Ditegaskan Pramono, demokrasi di Indonesia diakui negara-negara di dunia karena sudah berjalan dengan baik walaupun ada kecurangan tingkat lokal, namun sifatnya tidak masif tidak terstruktur karena hanya tingkat lokal.

"Tapi saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Pak Hatta menunjukan bahwa mereka ini petarung dengan menunjukan jalan-jalan yang dapat digunakan secara konstitusional. Sehingga kita tidak perlu menyalahkan siapapun," tandasnya. (fat/jpnn)