Politisi Ambon Tuding PLN Tak Jujur

Hingga akhirnya, dicanangkan PLTU Ambon di Leihari pada 2006,  PLTU di  Desa Liang pada 2007, Di Desa Wai. Kesemuanya mengalami kendala menyangkut proses penyelesaian tanah serta  perubahan lokasi tanah. "15 September 2008, Kita pun mencoba solusi lain dengan melakukan lelang sewa genset dengan kapasitas 10 Mw di poka, namun itu pun gagal karena krisi global. 23 November 2009 dilakukan tender sewa genset dengan kapasitas yang sama di Hative Kecil namun itu pun gagal. Terakhir, tender yang sama dilakukan namun gagal karena tidak adanya investor," urainya.

      

Semua alasan yang disampaikan oleh PT PLN ternyata tidak dengan gampang diterima. Intinya yang diharapkan adalah bahwa PLN harus bisa memberikan jaminan tersedianya listrik bagi masyarakat, sebagaimana yang dijaminkan oleh UU No 5 tahun 2008 tentang perlindungan konsumen. "PLN diwajibkan menjawab kebutuhan konsumen," sergah Ketua Fraksi PDI-P, Edwin Huwae.

Menyangkut alasan Overload yang disebabkan oleh kelebihan pelanggan, hal itu harusnya dapat disikapi oleh PLN bukan sebaliknya, menyerahkan permasalahan itu kepada masyarakat selaku konsumen. Untuk itu, semua informasi yang telah disebarluaskan oleh PT PLN via media maupun selebaran dinilai invalid alias terkesan melakukan pembohongan publik.

Thobyhend Sahureka anggota dewan asal fraksi PDI-P yang lebih paham menyangkut teknis mesin menimpali. PLN dinilai tengah berusaha menyembunyikan kondisi sebenarnya. Alasannya, perbaikan kerusakan mesin tidak dilakukan di Indonesia namun di Singapura. "Tindakan ini patut dipersoalkan. Di Indonesia banyak tenaga teknis, kenapa perbaikan mesin harus di luar negeri," tanya Sahureka.