Politisi Ambon Tuding PLN Tak Jujur

      

Kondisi yang tengah dialami oleh 11 kabupaten/kota di Maluku ini, dinilai dalam banyak aspek. Thaher Hanubun, perwakilan dari partai Pelopor lebih menyentil soal kondisi internal PT PLN. Tentang managemen perekrutan Tenaga kerja serta pemberdayaan anak daerah.  Menurutnya, kondisi yang ada saat ini bisa saja dipicu oleh managemen perekrutan pegawai PLN. Dimana pegawai PLN dinominasi oleh orang non Maluku. "Kenyataannya, anak daerah yang telah lama mengabdi selaku tenaga honorer tidak diangkat. Tapi sebaliknya, totalitas tenaga kerja di PLN adalah non anak daerah," ungkapnya.

Kondisi ini berimbas pada kinerja di lapangan. Misalnya petugas pencatat meteran listrik. Hingga saat itu, belum ada kejelasan tentang mekanisme kerja pencatan listrik. Pembayaran angka meteran listrik terkesal asal-asalan.  "Pencatat meteran listrik kerap lebih mengedepankan aspek prakiraan. Kenyataannya, pencatat meteran tidak ada tiap bulannya, melainkan per triwulan. "Kondisi ini saya alami langsung. Pembayaran listrik tidak mengalami perubahan, sedangkan rumah yang saya diami, telah saya tinggalkan dua bulan lebih," ungkitnya..

Menyempurnakan kritik terhadap kinerja PLN, Lutfi Sanaky Anggota fraksi Kebangsaan menyarankan agar PLN dengan lapang dada mau mengungkapkan kondisi ril yang tengah dialami. Membeberkan kondisi ini secara Nasional melalui media, agar kondisi ini dapat disikapi oleh PLN pusat. "PLN harus lapang dada mau mengakui kondisi yang tengah dihadapi. Agar ada perhatian serius dari pusat. Serta bisa dicarikan jalan tengah," ungkapnya menutup.(m2/aj/jpnn)