Politisi Perempuan di Jepang Tidak Boleh Bicara di Rapat Dewan Partai

Politisi Perempuan di Jepang Tidak Boleh Bicara di Rapat Dewan Partai
Yoshiro Mori mantan Perdana Menteri Jepang menimbulkan kontroversi mengenai pernyataannya bahwa perempuan terlalu banyak berbicara dalam rapat. (Reuters: Kazuhiro Nogi)

Menurut laporan surat kabar Jepang Nikkei, perempuan yang diundang sebagai pengamat tidak diizinkan berbicara dalam pertemuan.

Tapi mereka boleh menyampaikan pendapat secara terpisah ke kantor sekretariat partai.

Jepang menduduki peringkat 121 dari 153 negara dalam Indeks Perbedaan Gender Dunia yang dibuat oleh World Economic Forum di tahun 2020, kesenjangan terburuk di kalangan negara maju di dunia.

Nilai yang paling rendah adalah terkait minimnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan pemberdayaan di bidang politik.

Mantan perdana menteri Shinzo Abe sempat mengeluarkan kebijakan yang disebut "Womenomics" guna meningkatkan partisipasi perempuan Jepang di bidang ekonomi.

Namun tetap ada tekanan yang mengatakan perubahan drastis masih diperlukan di tempat kerja dan di dunia politik.

Pekan ini para anggota parlemen dari LDP mendesak Sekjen Nikai untuk meningkatkan jumlah pertemuan di jabatan penting di partai.

Langkah terbaru yang dilakukan LDP mendapat banyak cemoohan di media dari beberapa politisi partai oposisi.

Partai Liberal Demokrat (LDP) yang saat ini sedang berkuasa di Jepang mendapat banyak kritikan, karena dianggap terlalu banyak dikuasai politisi pria

Sumber ABC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News