PPATK Dinilai Masih Minim Temuan

Mencermati alur anggaran PPATK itu, lanjut Uchok, sangat jelas bahwa lembaga yang pernah dipimpin Yunus Husein itu tidak menjadikan pengungkapan transaksi mencurigakan para pejabat sebagai prioritas. "Dan itu sangat bertentangan dengan aspirasi masyarakat yang sudah muak dengan cara-cara pejabat publik dalam mendapatkan harta-kekayaannya."

Ditegaskannya pula, anggaran PPATK untuk membongkar transaksi mencurigakan pejabat publik dan money laundry terorisme masih jauh di bawah anggaran Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). "UKP4 itu hanya satu unit kerja yang tidak begitu penting dibiayai dengan APBN sebesar Rp72 miliar lebih. Sementara PPATK yang harus memantau jutaan transaksi setiap hari harus bekerja dengan anggaran yang sangat minim," tegasnya. (fas/jpnn)