Sabtu, 17 November 2018 – 10:27 WIB

PPDB 2018 SMAN: Diduga Ada Jalur Siluman

Rabu, 04 Juli 2018 – 09:19 WIB
PPDB 2018 SMAN: Diduga Ada Jalur Siluman - JPNN.COM

jpnn.com, MALANG - Aroma kecurangan PPDB 2018 (penerimaan peserta didik baru tahun 2018) SMAN dan SMKN di Kota Malang, Jatim, menyeruak. Ada indikasi terdapat jalur siluman yang digunakan oleh orangtua siswa untuk bisa memasukkan anaknya ke SMAN/SMKN.

Indikasi tersebut disampaikan pada musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) SMA swasta. Mereka mencurigai ada jalur siluman, karena ada sejumlah siswa yang mencabut berkas karena mengaku sudah diterima di SMAN/SMKN pada awal Juli ini.

Hal ini aneh, karena penerimaan peserta didik baru (PPDB) sudah ditutup pada 30 Juni. Selain itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Timur hanya membuka satu gelombang PPDB.

Berdasarkan data di website PPDB Jawa Timur, di Kota Malang terdapat 1.611 siswa yang tereliminasi di SMAN dan sekitar 500 yang tereliminasi di SMKN. Ketua MKKS SMA swasta Drs Rusdi menyatakan, dari jumlah yang begitu besar, seharusnya bisa diakomodasi oleh SMA dan SMK swasta.

Namun, dari beberapa laporan kepsek, masih banyak siswa yang ketahuan masuk sekolah negeri. Padahal, sudah gagal di PPDB. ”Ada yang laporan, wali murid secara terus terang bilang kalau putranya diterima di negeri awal Juli,” ucapnya, Selasa (3/7). Sempat dikira orang tua murid salah tanggal, nyatanya dari berkas yang ditunjukkan siswa memang diterima masuk sekolah negeri pada awal Juli.

”Ini membuktikan, sistem zonasi tetap bocor bagi oknum-oknum tertentu di SMAN dan SMKN,” ujar Rusdi. Memang, untuk pagu SMKN masih menyisakan ratusan bangku kosong.

Ini rentan disalahgunakan beberapa pihak apabila tidak diawasi. Padahal, dari surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menegaskan bangku yang kosong tetap dibiarkan kosong.

”Saya sudah melaporkan kejadian ke ketua MKKS SMAN, katanya satu atau dua kejadian siswa siluman ini kasus kecil,” tambahnya. Dia dan ketua MKKS SMA swasta se-Jawa Timur sudah melaporkan indikasi siswa siluman ke Diknas Provinsi. ”Regulasi sanksi saya serahkan ke kadiknas provinsi,” tambahnya.

SHARES
Sponsored Content
loading...
loading...
Komentar