PPDB 2019: 212 Sekolah Swasta Menolak Rencana Wali Kota

PPDB 2019: 212 Sekolah Swasta Menolak Rencana Wali Kota
Siswa SD di kelas. Foto: FITRIANI/ RADAR KALTARA/JPNN.com

jpnn.com, MALANG - Sekitar 212 sekolah swasta menolak rencana Wali Kota Malang Sutiaji menampung sebagian siswa yang tidak lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, dengan menambah kursi.

Sekitar 212 sekolah swasta di Kota Malang menolak jika Sutiaji bersikukuh menambah pagu SMP negeri.

Penolakan itu disampaikan para kepala SD dan SMP swasta serta ketua yayasan saat berkoordinasi dengan Sutiaji, Rabu (29/5). Dalam pertemuan yang digelar di aula Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang itu, para petinggi sekolah swasta meminta Sutiaji mengurungkan niatnya menambah pagu.

Salah satu alasannya, penambahan pagu SMP negeri dikhawatirkan berdampak terhadap SMP swasta. Apalagi hingga kini masih banyak SMP swasta yang kekurangan siswa.

”Saya beri contoh. Di kompil (gugus) 1 yang terdiri dari 15 sekolah, sekitar 11 sekolah di antaranya belum terpenuhi kuotanya. Begitu juga di kompil 2, juga belum terpenuhi,” ujar Idham Saleh, perwakilan SMP Waskita Dharma Malang, yang hadir dalam pertemuan itu.

BACA JUGA: PPDB 2019: Jarak Rumah ke Sekolah Lebih Dekat, Malah tak Lolos

Sebelumnya, Sutiaji mengumumkan bakal menambah pagu SMP negeri. Setiap rombongan belajar (rombel) bakal ditambah dua kursi. Jika selama ini pagu maksimal setiap rombel sebanyak 32 siswa, maka akan menjadi 34 siswa.

Jika diestimasikan setiap SMP mempunyai tiga rombel, maka 6 kursi baru di setiap SMP negeri. Jika ditotal, dari 27 SMP negeri terdapat 162 kursi baru (6x27). Sekitar 162 kursi baru itulah yang diharapkan menampung siswa yang tidak lolos seleksi PPDB 2019 jalur zonasi.

Keinginan Wali Kota Malang Sutiaji menampung sebagian siswa yang tidak lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 ditolak sekolah swasta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News