JPNN.com

PPDB Zonasi demi Pemerataan Kualitas Sekolah? Ingat, Banyak Guru Gajinya Ratusan Ribu

Selasa, 25 Juni 2019 – 08:09 WIB PPDB Zonasi demi Pemerataan Kualitas Sekolah? Ingat, Banyak Guru Gajinya Ratusan Ribu - JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PPDB (penerimaan peserta didik baru) sistem zonasi di sejumlah daerah menuai protes dari para orangtua calon siswa.

Mereka kecewa karena dengan sistem berbasis ’’meteran’’ tersebut, peluang anaknya diterima di sekolah negeri favorit menipis. Kondisi ini membuka tabir bahwa pemerataan kualitas sekolah negeri sampai saat ini masih jadi persoalan.

Sebenarnya, salah satu cara mudah melihat kualitas sekolah melalui akreditasinya. Sayangnya sebaran sekolah negeri dengan akreditasi A masih belum merata. Apalagi untuk jenjang SMA. Kondisi ini yang ditengarai memicu polemik PPDB berbasis zonasi yang saat ini masih berlangsung di sejumlah daerah.

Sampai saat ini proses akreditasi masih berjalan. Untuk akreditasi periode 2018 belum seluruhnya dipublikasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM). Di antara yang sudah keluar adalah akreditasi untuk provinsi Jawa Tengah dan DKI Jakarta.

Dalam laporan akreditasi 2018 SMA untuk Provinsi Jawa Tengah bahkan ada sejumlah daerah yang tidak keluar akreditasi A-nya. Di antaranya adalah di Brebes, Pekalongan, Boyolali, Kebumen, Purworejo, dan Purbalingga. Sementara itu di Kota Semarang ada lima sekolah yang terakreditasi A dalam laporan tersebut.

BACA JUGA: Tjhai Chui Mie: Ribut PPDB Zonasi di Daerah yang Banyak Sekolah Favorit

Sebaliknya pada periode yang sama di Provinsi DKI Jakarta, jumlah akreditasi A untuk jenjang SMA cukup banyak. Dari 78 unit sekolah yang diakreditasi tahun lalu, 68 unit (87,2 persen) mendapatkan akreditasi A. Sisanya sepuluh sekolah mendapatkan akreditasi B dan tidak ada sekolah yang memperoleh akreditasi C.

Pengamat pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jejen Musfah menuturkan persoalan pemerataan kualitas sekolah negeri memang masih menjadi persoalan sampai saat ini.

2 dari 4 halaman

Dia menuturkan PPDB berbasis zonasi tepat dilaksanakan jika kualitas sekolah negeri yang sudah merata, bahkan sampai tingkat kecamatan.

Dengan adanya fenomena penolakan sejumlah masyarakat dalam pelaksanaan PPDB berbasis zonasi, Jejen menjelaskan pemerintah perlu segera melakukan pemetaan keberadaan sekolah negeri. Khususnya di jenjang SMA sederajat. ’’Dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sekolah negeri masih kurang,’’ tuturnya.

Dengan adanya pemetaan yang baik, Jejen mengatakan pemerintah bisa segera membangun unit sekolah negeri baru. Sehingga saat dibuka pendaftaran siswa baru, pelamar tidak menumpuk di sekolah tertentu. Selain itu semangat zonasi juga lebih bisa diterima masyarakat jika jumlah sekolah semakin menyebar.

Selanjutnya setelah unit sekolah baru terbangun, pemerintah sekaligus melakukan perbaikan kualitasnya. Dia mengatakan perbaikan kualitas sekolah dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana serta penyebaran guru.

Jejen yang juga pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) itu mengatakan guru-guru dengan kualitas bagus jangan terkonsentrasi pada sekolah-sekolah negeri di perkotaan saja.

BACA JUGA: Pak Dokter Cerita, Nilai UN Anaknya Rata – rata 92,5, Gagal PPDB Jalur Zonasi

Dia juga mendapatkan informasi bahwa pemerintah akan melakukan redistribusi guru. Jejen berharap persoalan mendasar para guru saat ini, khususnya guru non- PNS di sekolah negeri, adalah gaji. Jejen berharap pemerintah bisa menetapkan standar gaji minimal untuk para guru non-PNS yang mengajar di sekolah negeri.

’’Sama seperti orang yang bekerja di pabrik, ada standar upah minimalnya,’’ katanya. Jejen masih prihatin banyak guru yang menerima gaji di bawah Rp 500 ribu per bulan. Menurutnya peningkatan kualitas sekolah negeri, juga terkait erat dengan kesejahteraan gurunya.

3 dari 4 halaman

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...