PPP Akui Gagal Kaderisasi
Senin, 15 Desember 2008 – 19:44 WIB

PPP Akui Gagal Kaderisasi
Dikatakan Maiyasyak, kritikan Arbi itu memang terdengarnya meledak-ledak. Tetapi itulah ciri orang Minangkabau (Sumatera Barat), ''buka kulit tampak isi'' (bicara apa adanya). Sesunggunnya kritikan itu tidak hanya untuk PPP saja, tetapi juga untuk parta-partai politik yang lain. Sampai kini, tidak hanya PPP yang belum mencalonkan presiden, tetapi juga banyak partai. Kecuali Partai Demokrat dan PDIP,'' ujar dia.
Baca Juga:
Itu artinya kata Maiyasyak, belum semua partai siap mencalonkan kadernya menjadi presiden. Perhitungannya harus matang, tidak asal jadi dan kemudian kalah dan ditertawakan orang. “Yang lebih penting lagi adalah jangan sampai citra partai semakin kecil dimata rakyat, hanya karena kadernya kalah dalam Pilpres, akibat ketergesa-gesaan dalam pencalonannya,'' kata dia.
Dikatakan dia lagi, persoalan politik internal partai juga menjadi salah satu alasan ketidaksiapan banyak partai politik mencalonkan kadernya menjadi calon presiden. ''Itu tidak hanya terjadi di PPP, tetapi dibanyak partai, termasuk Partai Golkar yang sudah kawakan itu. Jadi kritikan Pak Arbi Sanit itu benar adanya dan harus menjadi cambuk bagi semua partai politik,'' kata Maiyasyak lagi.
Oleh karena itu lanjut dia, dirinya memahami kritikan itu sebagai sebuah kegundahan Arbi Sanit yang menginginkan PPP menjadi partai besar, dengan segudang kader yang dapat diandalkan menjadi pemimpin bangsa dan sekaligus sebagai guru bangsa. ''Saya sangat memahami kegundahan Pak Arbi Sanit itu, termasuk terhadap gaya bicaranya yang ceplas-ceplos,'' papar dia.
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Maiyasyak Johan merespon positif kritikan yang disampaikan
BERITA TERKAIT
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026