PPP Berubah Haluan, Dukung Pilkada Langsung

PPP Berubah Haluan, Dukung Pilkada Langsung
PPP Berubah Haluan, Dukung Pilkada Langsung. Sikap ini merupakan hasil dari Muktamar VIII PPP yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/10). Tampak aksi kader PPP yang menolak muktamar versi M Romahurmuziy digelar. Foto: Arwan Mannaungeng/JPNN.com

jpnn.com - SURABAYA - PPP kini berbalik haluan menyikapi polemik mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada). Usai Muktamar VIII PPP versi M Romahurmuziy yang digelar di The Empire Palace, Jalan Embong Lembang, Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/10), PPP memutuskan mendukung pilkada langsung.

Dukungan itu tertuang dalam rekomendasi pernyataan politik yang dibacakan Usman Tokang di muktamar PPP. Dengan tegas, PPP menyatakan mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga Pemilihan Umum Kepala Daerah yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"PPP mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga Pemilihan Umum Kepala Daerah dapat dilakukan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia, serta bebas dari politik uang," kata Usman.

Sikap yang ditunjukkan PPP berbeda saat RUU Pilkada yang melegitimasi pilkada dipilih oleh DPRD. Partai berlambang kakbah itu malah mendukung RUU Pilkada sehingga disahkan menjadi undang undang.

PPP yang saat itu bersama-sama dengan partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih yang merupakan pengusung dalam voting terbuka menyetujui UU Pilkada. Namun dalam perjalanannya ketika UU Pilkada ini digugurkan oleh SBY dengan diterbitkannya Perppu Pilkada.

Terhadap perubahan sikap ini, Ketua Panitia Pengarah, Rusli Effendi mengatakan sikap tersebut adalah keputusan dari kepengurusan PPP sebelumnya. Yang jelas kata dia, muktamirin sepakat terhadap Pilkada langsung.

"Itu masa lalu, yang jelas sekarang kita menatap pemerintahan ke depan," katanya. (awa/jpnn)


SURABAYA - PPP kini berbalik haluan menyikapi polemik mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada). Usai Muktamar VIII PPP versi M Romahurmuziy yang


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News