Presiden Diminta Perhatikan Kelancaran Pilkada
jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan untuk memerhatikan kelancaran pelaksanaan pilkada. Karena itu, insiden penusukan Komisioner Kepahiang, Bengkulu, Windra Purnawan, Senin (7/9) lalu agar tidak terulang kembali.
“Jadi, presiden perlu mengingatkan seluruh jajarannya untuk memperhatikan kelancaran, apalagi kalau mau menjadikan ini pilkada serentak yang berhasil. Kan ada saja pihak-pihak yang tak ingin ini berhasil,” ujar Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Rabu (9/9).
Menurut Hadar, kalau memang ada oknum penyelenggara Pemilukada yang melanggar, maka ada proses hukum yang berlaku. Namun bukan berarti hal tersebut menghalalkan tindak kekerasan.
“Kalau memang ada petugas kami yang keliru, kan bisa dikoreksi juga. Paling ujungnya, kan ada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, red). Tapi tindak kekerasan itu tidak bisa ditolerir dengan alasan apa pun,” tegas Hadar.
Karena itu, menurut Hadar, untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam pilkada maka harus ada langkah-langkah antisipasi. Dari sisi KPU, lanjut Hadar, akan memersiapkan aparat penyelenggara untuk bekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Jadi harus sesuai aturan. Tidak perlu dengan gaya sombong, sok paling kuasa menentukan, kan gitu. Enggak boleh dong,” ujar Hadar.(gir/jpnn)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan untuk memerhatikan kelancaran pelaksanaan pilkada. Karena
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sudaryono Kandidat Terkuat Pilgub Jateng, Pakar: Dia Paling Siap
- Terima Putusan MK, Partai Buruh Dukung Program Prabowo-Gibran
- Dambakan Keselarasan dengan Pusat, Petani Jateng Dukung Sudaryono Jadi Gubernur
- Bey Machmudin tidak Akan Maju jadi Cagub Jabar 2024
- Tokoh Sumbar & Bundo Kanduang Minta MK Putuskan Pemilu Ulang DPD RI
- Permohonan Tim Hukum PDIP ke PTUN: Apa Betul Ada Pelanggaran Hukum oleh KPU?