Presiden Harus Lepas Jabatan Partai
Agar Kinerja Pemerintah Tak Terganggu
Minggu, 19 Juni 2011 – 06:31 WIB
Irman menilai, parpol juga harus menyusun konvensi untuk menentukan capres terbaik. Memang setiap parpol memiliki ambisi untuk masuk ke kekuasaan. Tetapi, kekuasaan yang didapat jangan digunakan untuk merampok negara. "Paradigma yang harus dibuang jauh-jauh adalah parpol mendapat apa setelah masuk ke kekuasaan," tegasnya
Baca Juga:
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie juga sependapat dengan perlunya pemisahan presiden dari kepengurusan partai. Untuk efektivitas pemerintahan, sebaiknya fraksi di DPR nanti hanya dua. "Fraksi koalisi dan fraksi oposisi sebaiknya dibentuk. Jangan sebanyak sekarang," kata Jimly.
Fraksi koalisi, kata Jimly, tidak harus selalu lebih banyak daripada fraksi oposisi. Tetapi, dua fraksi itu bisa saling mengisi. Fraksi oposisi bisa memberikan masukan, sementara fraksi koalisi mempertimbangkan masukan oposisi untuk dibahas. "Posisi mereka lebih jelas sehingga fraksi koalisi ini nanti yang bekerja mendukung presiden," tegasnya. (bay/c6/tof)
JAKARTA -- Masalah internal yang menimpa DPP Partai Demokrat membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua dewan pembina ikut turun tangan.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Tim BTB Lakukan Aksi Resik dan Distribusi Air Bersih di Sumbar
- Jan Prince Permata: Demokrasi dan Kesejahteraan Rakyat Saling Memperkuat
- Catatan Dahlan Iskan soal Kasus Vina Cirebon: Aneh
- Menjelang Pendaftaran PPPK 2024, Muncul Lagi Masalah Baru, Ya Ampun
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Baik untuk Honorer Satpol PP, Bisa Sah jadi PPPK, tetapi Agak Sensitif
- World Water Forum 2024: CCEP Indonesia Tegaskan Komitmen terhadap Pengelolaan Air