Presiden Harus Lepas Jabatan Partai

Agar Kinerja Pemerintah Tak Terganggu

Presiden Harus Lepas Jabatan Partai
Presiden Harus Lepas Jabatan Partai
Irman menilai, parpol juga harus menyusun konvensi untuk menentukan capres terbaik. Memang setiap parpol memiliki ambisi untuk masuk ke kekuasaan. Tetapi, kekuasaan yang didapat jangan digunakan untuk merampok negara. "Paradigma yang harus dibuang jauh-jauh adalah parpol mendapat apa setelah masuk ke kekuasaan," tegasnya

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie juga sependapat dengan perlunya pemisahan presiden dari kepengurusan partai. Untuk efektivitas pemerintahan, sebaiknya fraksi di DPR nanti hanya dua. "Fraksi koalisi dan fraksi oposisi sebaiknya dibentuk. Jangan sebanyak sekarang," kata Jimly.

Fraksi koalisi, kata Jimly, tidak harus selalu lebih banyak daripada fraksi oposisi. Tetapi, dua fraksi itu bisa saling mengisi. Fraksi oposisi bisa memberikan masukan, sementara fraksi koalisi mempertimbangkan masukan oposisi untuk dibahas. "Posisi mereka lebih jelas sehingga fraksi koalisi ini nanti yang bekerja mendukung presiden," tegasnya. (bay/c6/tof)

JAKARTA -- Masalah internal yang menimpa DPP Partai Demokrat membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua dewan pembina ikut turun tangan.


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News