Presiden Jokowi Minta Pemda Perbanyak Program Padat Karya

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo meminta pemerintah daerah memperbanyak program padat karya.
"Perbanyak program padat karya, agar bisa memperkuat daya beli dan meningkatkan konsumsi masyarakat," ujar Presiden dalam pembukaan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/2) yang disaksikan secara virtual.
Menurut Jokowi, saat ini satu-satunya penggerak perekonomian masyarakat adalah belanja pemerintah, yakni belanja APBN dan APBD.
Sementara itu, lanjutnya, masyarakat di daerah harus diberi penghasilan dan pekerjaan seluas-luasnya.
Oleh karena itu, program padat karya mampu memberdayakan masyarakat, seperti dalam perbaikan jalan kampung, pembersihan saluran air, perbaikan puskesmas dan posyandu, hingga perbaikan sekolah.
"Saya kira banyak sekali, sehingga tercipta lapangan kerja dan dibayarkan gajinya, sehingga meningkatkan konsumsi, kemudian daya beli dan ada demand di perekonomian," jelas Jokowi.
Jokowi menyebut, program padat karya ini juga dilakukan pemerintah pusat di semua kementerian yang ada.
"Kita harus bergotong-royong agar semua warga yang sedang kehilangan pekerjaan bisa mendapatkan penghasilan. Goalnya ke sana," jelasnya.
Di sisi lain, Jokowi juga mengingatkan pemerintah di daerah untuk terus melanjutkan pemberian bantuan sosial.
Presiden RI Joko Widodo meminta pemerintah daerah memperbanyak program padat karya. Menurut Presiden program padat karya, mampu memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi masyarakat.
- Roy Suryo Ungkap Ironi Laporan Jokowi, Dilayangkan Saat Hari Keterbukaan Informasi
- Gus Din Apresiasi Jokowi Membuat Laporan ke Polisi Soal Ijazah Palsu
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Polisi Didesak Proses Laporan Jokowi soal Kasus Ijazah Palsu
- Jokowi Lapor Polisi, Roy Suryo: Peneliti Seharusnya Diapresiasi, Bukan Dikriminalisasi
- Pasbata Minta Roy Suryo Setop Provokasi soal Isu Ijazah Jokowi