Presiden Melarang Menteri Bicara 3 Periode, LaNyalla Bereaksi, Simak
jpnn.com, SURABAYA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberikan tanggapan terhadap instruksi Presiden Joko Widodo yang melarang para menterinya berbicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
LaNyalla mendukung hal tersebut. Menurutnya, para menteri harus berhenti membuat gaduh dan mengikuti instruksi presiden.
"Presiden sudah mengeluarkan sikap dan instruksi terkait masalah penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode. Seluruh menteri harus taat terhadap hal itu," kata LaNyalla saat kunjungan dapil di Jawa Timur, Rabu (6/4/2022).
Menurut LaNyalla, Presiden memperlihatkan ketaatannya terhadap konstitusi dengan menolak penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode.
"Sebagai pembantu presiden, menteri pun harus taat dengan hal tersebut," katanya.
Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, banyak permasalahan lebih penting yang dihadapi masyarakat.
"Masyarakat masih menghadapi permasalahan ekonomi dan semakin tertekan dengan tingginya harga-harga. Saat-saat seperti ini pemerintah harusnya memberi solusi, bukan malah menambah beban pikiran masyarakat dengan masalah penundaan pemilu dan jabatan 3 periode," katanya.
Menurut LaNyalla, para menteri harus memperlihatkan empatinya kepada masyarakat.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberikan tanggapan terhadap instruksi Presiden Jokowi yang melarang menterinya berbicara soal penundaan pemilu.
- Kunker ke NTB, Presiden Jokowi & Mentan Amran Bersepeda di Lombok
- Presiden Jokowi Senang Produksi Jagung Meningkat di Sumbawa NTB
- Menko Airlangga dan Sekjen OECD Bahas Akselerasi Keanggotaan Indonesia
- Jokowi Bakal Menonton Timnas U-23 Indonesia vs Irak di Kamar: Menang, Insyaallah
- Menko Airlangga Mewakili Presiden Jokowi Terima Penyerahan Peta Jalan Aksesi dari OECD
- Jokowi Resmikan 5 Inpres Jalan Daerah NTB