Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menanggapi beberapa hasil rekomendasi yang diputuskan dalam Musyawarah Nasional dan Konbes NU…
Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti mengajak SAPMA Pemuda Pancasila untuk merebut kembali kedaulatan rakyat yang tercerabut imbas amandemen…
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menjenguk Budayawan Emha Ainun Najib atau Cak Nun di RSUP Dr…
Kemiskinan mungkin tidak dirasakan di dalam ruangan rapat pembuat kebijakan di Jakarta.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan para menteri kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jangan suka…
Menurut LaNyalla negara saat ini di bawah kendali sembilan ketua umum partai dan seorang presiden terpilih.
Setelah pandemi dengan protokol kesehatan yang ketat di pada 2021 dan 2022, sidang tahunan 16 Agustus 2023 lebih…
LaNyalla menemui Try Sutrisno satu hari setelah sidang paripurna DPD menyepakati perbaikan sistem bernegara.
Pembahasan materi adendum dari DPD RI akan dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie dan Yusril Ihza Mahendra.
DPD RI seharusnya menawarkan proposal perbaikan konstitusi untuk memastikan kedaulatan dan kemakmuran rakyat.
LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan beberapa hal penting, salah satunya soal sistem bernegara.
Aspirasi utama yang dititipkan kepada LaNyalla ialah agar Pulau Madura dapat ditingkatkan statusnya menjadi provinsi.
LaNyalla menerima langsung tujuh aspirasi tersebut dari Ketua AKD Kabupaten Mojokerto.
Kelompok DPD RI dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR mempertajam visi perbaikan konstitusi.
Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Polri segera berbenah dan meningkatkan pengawasan internal.
LaNyalla meyakini peran penting Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban akan kian maksimal.
LaNyalla memberikan sambutan dalam FGD di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Ada ajakan dari LaNyalla kepada Pemuda Pancasila Jambi. Soal konsensus nasional.
LaNyalla bilang sudah seharusnya para raja dan sultan serta masyarakat adat duduk di MPR, di atas kursi utusan…
LaNyalla mengatakan utusan daerah di MPR RI harus orang yang berbasis pemilik wilayah.
Andai bandara offshore Bali Utara itu jadi, konon itu menjadi yang ketiga bersama Kansai di Jepang dan Dalian…
JPNN.com 
