Pro-Assad Serbu dan Serang Kedubes AS-Prancis
Washington Tak Akui Legitimasi Rezim Syria, Paris Minta DK PBB Jatuhkan Sanksi
Rabu, 13 Juli 2011 – 23:29 WIB
Aksi anarkistis sekitar 300 massa pro-pemerintah itu membuat Prancis berang. Kemarin (12/7) Paris kembali mengusulkan draf resolusi kepada Dewan Keamanan (DK) PBB untuk menjatuhkan sanksi atas Syria. "Prancis dan negara-negara Eropa lain sudah mengajukan resolusi baru ke DK PBB setelah resolusi sebelumnya diveto Rusia dan Tiongkok," ujar Perdana Menteri (PM) Prancis Francois Fillon.
Menurut dia, serangan atas Kedubes Prancis dan AS itu sama sekali tidak bisa ditoleransi. Fillon menyebut aksi tersebut sebagai tindakan yang sangat brutal. Terkait hal tersebut, Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Alain Juppe menuntut rezim Assad meningkatkan pengamanan terhadap kantor perwakilan asing di negerinya. "Pemerintah Syria harus bisa menjamin keselamatan para diplomat asing," tegas Fillon dari Paris.
Tapi, massa pendukung Assad tak menggubris keberatan Prancis. Mereka menilai, Prancis sudah mencampuri urusan dalam negeri Syria karena berani mengirimkan Chevalier ke kantong oposisi di Hama. "Saat ini, saya berada di sini untuk mencari tahu apa sebenarnya tujuan dubes Prancis ke Hama? Apakah dia ke sana menemui gangster bersenjata?" tanya Thuraya Arafat, salah seorang pengunjuk rasa saat beraksi di depan Kedubes Prancis.
Kamis lalu (7/7), penduduk Hama yang masih bertahan menyambut meriah kunjungan Ford dan Chevalier. Mobil yang mengangkut Ford malah dihiasi dengan aneka bunga dan ranting zaitun. "Akhiri rezim (Assad)!" seru warga yang menyambut Ford. Departemen Luar Negeri (Deplu) AS menyebut kunjungan tersebut sebagai wujud dukungan terhadap unjuk rasa damai di Syria.
DAMASKUS – Desakan Amerika Serikat (AS) maupun negara-negara Eropanya agar Presiden Bashar al-Assad mundur dari kekuasaan di Syria berbuntut
BERITA TERKAIT
- DPR Dorong Pemerintah Perkuat Diplomasi untuk Perdamaian di Timteng
- Militer Israel Klaim Bunuh Pentolan Jamaah Islamiyah Lebanon
- 1.119 WNI Berhasil Direpatriasi dari Kawasan Berbahaya Sepanjang 2023
- Xi Jinping Ingin China Jadi Mitra Amerika, Bukan Pesaing
- Guru Besar UI Khawatirkan Dampak Konflik Timur Tengah terhadap Indonesia
- Indonesia Jalin Program Kerja Sama Penanggulangan Terorisme dengan Uni Eropa