Publik Dukung Kejagung Usut Dugaan Keterlibatan Menteri Jokowi di Sejumlah Skandal

jpnn.com, JAKARTA - Berbagai elemen masyarakat mendukung penuh Kejaksaan Agung RI membongkar berbagai kasus hukum yang diduga menyeret lingkaran Istana, termasuk para menteri dan ketua umum partai politik.
Dukungan diberikan Forum Mahasiswa Anti Korupsi dengan menggelar aksi turun ke jalan pada Kamis (25/5).
Koordinator aksi, Dydan Afridzal dalam orasinya meminta Kejagung berani mengusut keterlibatan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam kasus impor garam.
Dia juga menyinggung sejumlah skandal di lingkup kerja Airlangga sebagai menteri koordinator perekonomian, seperti kasus mafia minyak goreng, impor besi, dan dugaan penyelewengan dana BPDPKS senilai Rp 168 triliun.
"Dalam kasus BPDPKS dan kenaikan minyak goreng, Kejagung sudah menetapkan Li Chin Wei sebagai tersangka," kata Dydan Afridzal.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang juga anak buah Airlangga di Partai Golkar ikut disinggung terkait dugaan keterlibatannya dalam sejumlah kasus.
Kejagung juga diminta menuntaskan kasus yang diduga melibatkan Menteri Bappenas Suharso Monoarfa dalam kasus gratifikasi dan dugaan korupsi yang telah dilaporkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) ke Kejagung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Untuk itu, Forum Mahasiswa Anti Korupsi mendukung Kejagung RI melakukan pemeriksaan dan menuntaskan kasus-kasus yang diduga melibatkan para pembantu Presiden RI Joko Widodo.
Massa pun menyindir Kejagung yang terlihat begitu galak dalam kasus dugaan korupsi BTS Kemenkominfo, tetapi lembek soal skandal menteri lain
- MAKI Dorong KPK Usut Dugaan Korupsi Kredit Macet di BPD Kaltim-Kaltara
- KPK Periksa Project Manager PT Mega Alam Terkait Dugaan Korupsi Fasilitas Kredit di LPEI
- KPK Periksa Direktur PT Waruwu Yulia Lauruc Terkait Kasus Pengadaan Karet di Kementan
- Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Kejagung Perlu Diperpanjang
- Komisi Kejaksaan Tegaskan Produk Jurnalistik Tidak Bisa Dijadikan Delik Hukum
- KPK Periksa Mantan Direktur LPEI Terkait Kasus Korupsi Fasilitas Kredit