Publik Masih Ingin Gubernur Dipilih Langsung

JAKARTA - Menyusul berbagai fakta inefisiensi pilkada, baik itu berupa tenaga, biaya, maupun waktu, pemerintah boleh jadi sudah mewacanakan beberapa opsi dimana pemilihan kepala daerah tingkat I tidak lagi dilakukan secara langsung. Di antara opsinya, pemilihan gubernur kembali oleh DPRD, atau pemilihan gubernur langsung oleh presiden melalui rekomendasi DPRD.

Namun, hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) sepertinya berbicara lain. Survei yang langsung meminta evaluasi publik atas pelaksanaan pilkada secara umum selama lima tahun terakhir, ternyata mendapatkan hasil, mayoritas masih menghendaki pilkada langsung tetap dipertahankan sebagai sarana terbaik dalam memilih pemimpin-pemimpin di daerah.

“Hasil survei publik yang menginginkan agar gubernur tetap dipilih langsung ada 66,2 persen. Hanya 13 persen yang setuju gubernur dipilih oleh DPRD. Kemudian 9,7 persen selebihnya menghendaki sebaiknya gubernur dipilih oleh presiden,” kata Direktur Citra Publik Indonesia Hendrasmo saat launching hasil survei di Jakarta, kemarin (23/11). Citra Publik Indonesia  adalah konsultan pencitraan yang merupakan sayap perusahaan yang didirikan oleh Lingkaran Survei Indonesia.

Hendrasmo menjelaskan, survei mengenai evaluasi pilkada versi publik ini dilakukan sejak awal oktober lalu dengan metode multistage random sampling. Menggunakan sedikitnya 1.000 responden yang dianggap mewakili populasi penduduk Indonesia, akurasi survei memiliki margin of error lebih kurang 4 persen.