Putra Syarief Hasan Dituntut 7,6 Tahun Penjara

Putra Syarief Hasan Dituntut 7,6 Tahun Penjara
Riefan Avrian yang juga putra Syarief Hasan Dituntut 7,6 Tahun Penjara. Foto: Dokumen JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menuntut terdakwa perkara dugaan korupsi proyek pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan UKM Riefan Avrian selama tujuh tahun dan enam bulan penjara. Dia dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

"Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Riefan Avrian terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Jaksa Mia Banulita saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (4/12).

Jaksa menilai perbuatan Riefan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaiman dalam dakwaan primair.

Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut putra mantan Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan itu dengan pidana denda sebesar Rp 200 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Riefan juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 5,39 miliar. Jaksa Mia mengatakan apabila tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan setelah keputusan berkekuatan hukum tetap maka harta benda Riefan akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

"Dalam hal tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama tiga tahun dan sembilan bulan," sambung Jaksa Mia.

Dalam memberikan tuntutan jaksa memberikan pertimbangan memberatkan dan meringankan. Adapun hal yang memberatkan adalah
perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi dan  merugikan keuangan negara.

Sedangkan, hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan di depan persidangan, mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya, dan telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara.

JAKARTA - Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menuntut terdakwa perkara dugaan korupsi proyek pengadaan videotron di Kementerian

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News