Rakyat Jogja Ancam Boikot Pilkada

Saat ditanya mengapa rakyat Yogyakarta menghendaki penetapan, bukan pemilihan, Djiono pun menyampaikan argumen keduanya. Dikatakan, dalam perjalanan sejarah, Sri Sultan selalu memberikan pengayoman kepada rakyat Yogyakarta, hingga di era Sri Sultan HB X ini. "Pengayoman dari Ngarso Dalem ini sangat dirasakan rakyat Yogya," ungkapnya.

Syaifullah Ma'sum, politisi PKB yang terlibat langsung dalam pembahasan RUU DIY di DPR periode 2004-2009 menjelaskan, kebuntuan pembahasan RUU itu memang terjadi lantaran saat itu pemerintah sangat ngotot memilih model pemilihan. Sementara, mayoritas anggota DPR menghendaki penetapan. Dia yakin, perdebatan serupa bakal terjadi lagi jika nantinya RUU DIY dibawa lagi ke DPR untuk dibahas.

Dia pun mengkritisi pilihan pemerintah. Dikatakan, jika monarki dibenturkan dengan demokrasi, namun pada akhirnya pemerintah menempatkan Sri Sultan HB sebagai parardya dengan hak-hak khusus seperti hak veto, maka itu membuktikan pemerintah tak konsisten. "Apa itu (adanya hak veto) lebih demokratis," ujarnya.

Dia mengatakan, jika Sri Sultan HB tak ditetapkan sebagai gubernur, maka cepat atau lambat eksistensi Kasultanan DIY bakal meredup. Keyakinan itu pula yang mendasari mengapa DPR periode 2004-2009 menolak ide gubernur DIY dipilih. "Karena kami sadar betul, banyak kesultanan yang musnah karena kesultanan-kesultanan itu dicabut dari kearifan lokal. Kesultanan Tidore, Kesultanan Buton, itu tinggal sisa," terangnya.