Ramai-ramai Amankan Anas
Sehari Sebelum Pelaksanaan Kongres
Sabtu, 23 Juli 2011 – 06:57 WIB

Ramai-ramai Amankan Anas
"Segala anasir-anasir jahat, kami akan lawan itu dengan segala resikonya dalam berorganisasi," tegas Sekretaris DPD DKI Jakarta Irfan Gani, saat memberikan keterangan pada media, di Jakarta, kemarin. Menurut dia, pihak-pihak yang menginginkan pergantian ketua umum atau menginginkan adanya KLB adalah sikap politik yang kurang matang.
Karena itu lah, lanjut dia, pihaknya dan beberapa pimpinan DPD maupun DPC siap membendung, jikalau benar ada gerakan riil di dalam rakornas yang berupaya melakukan manuver mengganti kepemimpinan. "Istilah Betawinya, ini juga kampung kite, kurang ajar, kita hajar," tandasnya, yang menjadi juru bicara pimpinan-pimpinan DPD dan DPC yang berkumpul.
Dia melihat, isu ataupun wacana pergantian kepemimpinan pasca ribut Nazaruddin tidak terlepas dari kontestasi pasca kongres terdahulu. Karenanya, dia mengingatkan, agar pihak-pihak yang mengusung KLB ataupun penonaktifan Anas agar legowo menerima kekalahan. "Kalau masih mau main dan bertarung lagi, nanti di kongres 2015. Kalau sekarang janganlah memancing di air keruh, hargai proses demokrasi yang sudah berjalan," imbuh Irfan.
Hingga kemarin, jaminan dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa Rakornas tidak akan menjadi ajang untuk menjatuhkan Anas Urbaningrum memang belum mampu menurunkan tensi politik. Terlebih, ketika Nazaruddin terus berkicau dari tempat persembunyiannya, yang kini secara khusus terus mengarahkan tudingan kepada mantan anggota KPU tersebut.
JAKARTA - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Demokrat yang dibuka hari ini (23/7), berlangsung dalam suasana tegang. Berbagai isu dan wacana
BERITA TERKAIT
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026