Rapat BBM Batal, Pemerintah Dikecam

JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR, Dewi Aryani menyesalkan pemerintah mendadak membatalkan rapat kerja dengan DPR membahas usulan program-program kebijakan terkait BBM, Kamis (27/1), di Komisi VII.

"Tidak ada alasan jelas, namun penundaan sampai kapan waktunya juga belum ada konfirmasinya," kata Dewi, Jumat (27/1), di Jakarta.

Ia menegaskan, penundaan ini sama saja pemerintah telah melakukan 'Mal Administrasi'. Diantaranya, sebut dia,  mengabaikan tugasnya dan mengganggap enteng masalah yang sudah menjadi perdebatan publik.

Sebagian publik bahkan sudah merasakan keresahan termasuk pengusaha, pengguna kendaraan, sampai rakyat pengguna angkutan umum, nelayan pengguna solar dan lain-lainnya. "Rakyat merugi dengan makin tertundanya kebijakan sektor ini," tegasnya.