Rapat dengan FUI, Demokrat Curhat Soal SBY Difitnah

jpnn.com - jpnn.com - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan rakyat (DPR) Didik Mukrianto mengatakan, belakangan ini banyak tuduhan atau fitnah yang dialamatkan kepada Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dia mengatakan, SBY menjadi korban fitnah terkait berbagai aksi damai yang dilakukan oleh umat Islam.
"Ketum kami juga menjadi korban fitnah. Ini terjadi dari berbagai aksi damai yang dilakukan umat Islam," kata Didik di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/2).
Seperti ramai diberitakan, SBY dituding sebagai dalang di balik aksi demonstrasi, bahkan mengucurkan dana miliaran rupiah.
Menurut Didik, pihaknya terus melawan fitnah keji kepada Presiden RI Keenam tersebut. "Kami terus melawan tuduhan keji serta fitnah kepada negarawan kita Pak SBY," tegasnya.
Dia mengatakan, dalam perjalanannya bukan hanya sekali saja SBY difitnah. Namun, kata Didik, berbagai persoalan selalu dialamatkan kepada SBY.
"Karena memperjuangkan keadilan tidak mudah, meskipun langit runtuh kami akan tetap memperjuangkan keadilan," katanya.
Dia menegaskan, Komisi III DPR sepakat dengan FUI ingin menegakkan aturan hukum. Persoalan yang muncul harus dilihat secaa arif bijaksana. Pihaknya juga menyuarakan penegakan hukum.
"Kita sadar bahwa kepolisian negara kita dalam satu fungsi juga menjalankan fungsi pemerintahan menciptakan rasa aman. Polri harus independen tidak berdasakan pesanan siapa pun," paparnya.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan rakyat (DPR) Didik Mukrianto mengatakan, belakangan ini banyak tuduhan atau fitnah yang dialamatkan kepada
- Ibas Ajak ASEAN Bersatu untuk Menghadapi Tantangan Besar Masa Depan Dunia
- Demokrat Laporkan Ketua Pengadilan Tinggi Sulut ke MA dan Kejagung, Ada Apa?
- May Day, Legislator Muda Demokrat Harap Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Buruh
- Ibas Ingatkan Pentingnya Perlindungan PMI dan Penguatan Keamanan Perbatasan
- Perkuat Diplomasi Kebangsaan RI Hadapi Geo-Ekonomi, Ibas Mendorong Kolaborasi ASEAN Plus
- AS Kritik QRIS-GPN, Marwan Demokrat Minta Pemerintah Berdiri Tegak pada Kedaulatan Digital