Rapat Paripurna di DPR, Legislator PKS, PKB, dan PDIP Mengusulkan Hak Angket
Luluk mengaku telah menerima aspirasi rakyat yang intinya menginginkan DPR RI bisa mengajukan hak angket terhadap berbagai kejanggalan pada pemilu 2024.
Dia pun setuju DPR RI bisa menggunakan angket karena berbagai kejanggalan dalam pemilu 2024 bisa terungkap melalui hak milik legislator tersebut.
"Melalui hak angket inilah kita akan menemukan titik terang, seterang-terangnya, sekaligus juga mengakhiri desas desus kecurigaan yang tidak perlu," ujar Luluk.
Selanjutnya, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Aria Bima menjadi figur yang mengusulkan hak angket dalam rapat paripurna pada Selasa ini.
Aria Bima mengatakan sudah sewajarnya DPR RI bergerak menyikapi berbagai kejanggalan selama pelaksanaan pemilu 2024.
Caranya, kata dia, DPR bisa mengoptimalkan fungsi dengan menggunakan hak angket atau interpelasi mengungkap berbagai kejanggalan selama kontestasi politik.
"Kami berharap pimpinan menyikapi hal ini, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi atau interpelasi atau angket," ujarnya.
Sementara itu, anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat Herman Khaeron dalam rapat paripurna pada Selasa ini mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap penggunaan hak angket menyikapi dugaan kecurangan pada pemilu 2024.
Tiga legislator dari fraksi yang berbeda mengusulkan DPR RI bisa menggunakan hak angket dalam Rapat Paripurna ke-13 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen
- Terinspirasi Syaikhu, Heri Koswara Bakal Menggalakkan Lagi Biopori di Bekasi
- PDIP Tolak Revisi UU Kementerian Negara, PAN Mengingatkan: Ada Mekanisme
- PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Cakada se-Indonesia
- Soal Usulan Pembentukan Presidential Club, Mega Sedang Lakukan ini
- Teruntuk Prabowo, Hasto Sebut PDIP Paling Konsisten Menjabarkan Gagasan dan Cita-cita Bung Karno
- PDIP Beri Ganjar Tugas Baru di Pilkada Serentak 2024