JPNN.com 
Ratusan Guru Honorer Geruduk Kantor Bupati
Menurut Syaifullah, SK tersebut sangat penting bagi mereka. Karena menyangkut kesejahteraan para guru honor non kategori.
"SK sangat penting, karena dasar tersebut diperlukan agar sekolah bisa mengeluarkan dana BOS bagi tenaga honorer non kategori," jelasnya.
Selain itu kata dia, keberadaan SK juga menjadi syarat penerimaan berbagai tunjangan yang disediakan pemerintah pusat.
"Kami tidak meminta dari APBD. Kami meminta SK, karena syarat utama dikeluarkannya semacam nomor induk dari Kemendikbud, yang disertai berbagai tunjangan bagi guru honorer non kategori. Ini sumber dananya dari APBN, bukan APBD," terangnya.
SK Bupati itu juga sangat diperlukan untuk sertifikasi guru. Karena guru juga mesti memiliki sertifikat pendidik.
“Maksudnya guru yang minimal sarjana linier, namun juga untuk mengikuti sertifikasi tersebut kita harus memiliki SK dari Bupati," papar guru honorer dari Kecamatan Sajingan ini.
Dijelaskannya, ada lebih dari .1000 guru honorer non kategori di Sambas yang tidak memiliki SK Bupati.
Padahal keberadaan guru-guru ini memegang peran besar terhadap proses pencerdasan generasi bangsa dan peningkatan kualitas pendidikan di Sambas.
Ratusan guru honorer menggelar aksi unjuk rasa, menuntut agar mendapatkan SK sebagai dasar untuk mendapatan hak-haknya sebagai pendidik.
- Jumlah PPPK Terus Bertambah, Guru Honorer dan Tendik Terkena PHK
- Penyebab Utama Kartu Ujian PPPK Tahap 2 Belum Bisa Dicetak, Jangan Panik ya
- Mendikdasmen: Tunjangan Guru Honorer Non-Serdik Tidak Dihitung dari Januari
- Mendikdasmen Ungkap Kategori Guru Honorer yang akan Ditransfer Tunjangan Bulanan
- Mei, 785 Ribu Guru Honorer Non-Sertifikasi Terima Tunjangan Langsung ke Rekening
- 71.166 Guru Honorer Kantongi Rp 2 Juta per Bulan, Langsung Masuk Rekening
