Ratusan Tenaga Medis Corona Mogok Kerja, Mohon Jangan Sampai Terulang

jpnn.com, TANIMBAR - Lebih dari 100 orang perawat dan tenaga kesehatan (Nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr PP Magretti Saumlaki melakukan aksi mogok kerja, Kamis (16/4).

Aksi mogok kerja itu dilakukan dari pukul 07:00 WIT hingga 11:00 WIT, mengakibatkan pelayanan RSUD yang telah ditetapkan sebagai salah satu rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 di provinsi Maluku itu terganggu.

Aksi mogok kerja dilakukan karena sudah tiga bulan mengabdi (Januari-Maret 2020), tanpa memperoleh insentif dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Sejumlah perawat dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD Magretti saat dimintai keterangan menjelaskan, mereka mogok kerja karena pimpinan RSUD terkesan tak menghiraukan pernyataan sikap yang telah mereka ajukan.

"Ini adalah aksi solidaritas kami yang kami sebut, aksi tinggal di rumah selama beberapa jam. Aksi ini kami lakukan karena ada ketidakadilan yang kami rasakan. Insentif belum dibayar tiga bulan, kemudian sesuai informasi yang kami terima, nanti insentif para dokter mengalami peningkatan sementara kami mengalami pengurangan, dan bahkan teman-teman P3K tidak akan terima insentif," kata Jemi Amarduan, salah satu perawat.

Jemi mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan Bupati berapa waktu lalu untuk mengajukan permintaan agar pembayaran insentif bagi perawat dan Nakes lainnya termasuk para honorer atau P3K, itu dipertimbangkan sesuai dengan beban dan risiko kerja yang berbeda dengan ring tugas yang lain.

Hal ini menurutnya telah disetujui oleh Bupati, namun sesuai formasi yang mereka terima terkait rencana pembayaran tidak demikian.

Persamaan insentif
Informasi yang dihimpun, biaya insentif para tenaga dokter yang baru berpraktik beberapa bulan dan dokter P3K meningkat dari tahun 2019 yakni dari Rp.2.500.000 menjadi Rp.5.000.00, sementara para perawat dan Nakes lainnya serta P3K yang telah mengabdi bertahun-tahun lamanya, termasuk ada yang karena pengabdian harus terpapar penyakit infeksi serius, justru mengalami pengurangan insentif.